Sabtu, 13 April 2019

Penghapusan Pajak Sepeda Motor ; masuk akal kah?

Syalom... selamat datang di blog saya.
Kali ini saya akan membahas satu hal yang menarik (walaupun sudah terlambat), yaitu penghapusan pajak sepeda motor yang dijanjikan oleh satu parpol yang mengusung satu capres di Pemilu 2019. Mengapa ini menarik? Sebenarnya janji dari parpol ini membuat saya ngakak karena ini sangat TIDAK MASUK AKAL jika disesuaikan dengan kondisi masa kini. Mengapa tidak masuk akal?

1. Daerah akan kehilangan pendapatan terbesar, yaitu dari pajak sepeda motor. Kalian tahu kan bahwa sepeda motor kini menguasai jalan raya? Nah, itu juga yang dimanfaatkan daerah untuk mengembangkan daerahnya. Caranya? Tentu dengan menarik pajak kendaraan bermotor (PKB), termasuk dari sepeda motor. Kini, semua daerah berlomba-lomba membangun daerahnya, entah membangun jalan raya, memperbaiki jalan yang ada namun rusak, membangun ruang terbuka hijau (taman kota, alun-alun), mengembangkan transportasi umum daerahnya, mengembangkan pendidikan di daerahnya, ataupun mengembangkan jalan di daerahnya (membuat flyover/underpass untuk mengurai kemacetan di beberapa persimpangan, mengembangkan lampu lalu lintas yang ramah bagi semua pengendara kendaraan bermotor).
Nah, coba bayangkan kalo pajak kendaraan sepeda motor dihapus. Daerah tentu akan kehilangan sebagian besar pendapatannya, sehingga pembangunan pun tak berjalan dengan baik. Kalian mau tidak menikmati jalan berlubang yang tak pernah bisa diperbaiki oleh daerah? Ingat ya, pajak kendaraan mobil roda 3 atau lebih tak akan sanggup membiayai semua pembangunan daerah, walaupun ditambah dengan pajak daerah lainnya, karena jumlah kendaraan roda 3 atau lebih << sepeda motor.

2. Jalan raya akan semakin macet sehingga kebutuhan akan jalan tol akan semakin meningkat. Jika saat ini sepeda motor dipakai untuk memecah kemacetan di jalan raya, saat pajak motor dihapus, jalan raya pasti akan dipenuhi sepeda motor sampai macet total. Mengapa? Saat pajak motor dihapus, permintaan akan sepeda motor pasti melonjak drastis dan masyarakat akan senantiasa menggunakan sepeda motor. Jika semua masyarakat menggunakan sepeda motor, dengan jalan yang kapasitasnya terbatas, pasti jalan raya dipenuhi motor.
Sebagai alternatif atas kemacetan jalan raya ini maka dibangunlah banyak jalan tol yang menguntungkan pengendara kendaraan roda 4 atau lebih. Nah, jika jalan tol dibuka bagi pengendara motor (akibat macetnya jalan raya), jalan tol juga bakal macet total oleh sepeda motor, dan Indonesia akan menjadi lautan sepeda motor. Mau tidak?

3. Kendaraan umum akan mati, termasuk kendaraan umum yang baru. Mengapa? Masyarakat tentu akan beralih ke sepeda motor (hingga satu titik dimana mereka menyadari bahwa biaya operasional sepeda motor>>biaya transportasi oleh kendaraan umum, karena sepeda motor membutuhkan perawatan dengan biaya yang mahal (seiring macetnya jalan raya pada pernyataan 2 di atas) dan bensin dengan biaya yang cukup mahal) karena merasa lebih nyaman daripada kendaraan umum. Untuk saat ini memang saya akui itu, tapi jika semua orang beralih ke sepeda motor, kendaraan umum akan kehilangan penumpang dan akhirnya mati ; seandainya kendaraan umum masih hidup, mereka pun menghadapi kemacetan oleh sepeda motor yang luar biasa. -Kendaraan umum dalam bahasan ini saya batasi untuk kendaraan umum jalan raya, misalnya bus, angkot, dan ojek-.

4. Indonesia tidak akan bertumbuh seperti saat ini, termasuk kesulitan membayar utang. Kemampuan membayar utang Indonesia telah kalian katakan cukup buruk (walaupun banyak juga yang bilang cukup baik). Nah, bagi kalian yang menyatakan demikian (kemampuan bayar utang Indonesia saat ini buruk), coba bayangkan hal ini jika pajak sepeda motor dihapus :

- Daerah akan sulit tumbuh/berkembang jika tidak ada pendapatan dari pajak sepeda motor. Jika mereka mau berkembang, mereka akhirnya meminta bantuan pemerintah pusat yang cukup mahal.
-  Pemerintah pusat memiliki APBN yang cukup terbatas jika memang harus membantu daerah untuk berkembang. Alhasil untuk menangani keterbatasan APBN ini, pemerintah pusat membutuhkan utang dari luar negeri.
- Jika negara kita dibutuhkan untuk melunasi utang luar negeri, dengan keterbatasan APBN akibat "diambil" daerah, saya kurang yakin jika pemerintah bisa melunasinya, apalagi dengan pendapatan terbatas dari dalam negara. Alhasil, suatu saat kita tak akan mampu bayar utang tersebut dan aset negara kita bisa disita, dan kita akan dijajah kedua kalinya secara fisik hingga kita sudah melunasi utang tersebut.

Nah, itulah pandangan saya mengenai janji penghapusan pajak kendaraan motor oleh satu parpol yang saya nyatakan sebagai impossible... Semoga dengan tulisan ini dan tulisan sebelumnya mengenai ini membuat anda paham bahwa pajak sepeda motor sangat penting bagi negara. Seandainya dijalankan juga, pasti ada harga lain yang dibayar, misalnya aja menjadikan semua jalan raya di Indonesia berbayar (jika mau menghindari 4 alasan yang telah disebutkan di atas) - lalu apa bedanya jalan nasional dengan jalan tol?-